SENTANI, semuwaberita.com - Persaingan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 Papua terus bergeliat dengan manuver yang dilakukan tokoh-tokoh masyarakat dan elit-elit politik untuk mendapatkan dukungan partai.
Namun demikian, Partai Nasional Demokrat (NasDem) Papua tetap mengedepankan hasil survei bagi bakal calon kepala daerah di kabupaten yang tidak menggunakan sistem Noken, karena ini merupakan arahan dari DPP NasDem.
Hal ini ditegaskan, Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Papua, Mathius Awoitauw kepada wartawan Di Hotel HoreX, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (28/7/2020)
“Yang jelas arahan dari DPP untuk menentukan calon kepala daerah Pilkada serentak tahun 2020, untuk daerah Non Noken itu wajib survey,’ tegasnya.
Menurut Mathius, ada sejumlah lembaga survei yang bisa dianggap bagus atau profesional. Sehingga diharapkan, setiap kandidat bisa melihat lembaga-lembaga survei itu agar hasilnya bisa lebih maksimal untuk mendekati fakta yang ada di lapangan.
“Bukan saja untuk menilai kapasitas dari kandidat, tapi juga kelemahan-kelemahan yang ada di para kandidat. Supaya mereka bisa memperbaiki yang kurang itu, untuk meraih kemenangan itu,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Mathius, pihaknya berharap hasil survei ini bisa memberikan informasi yang valid kepada DPW Partai NasDem Papua. Sehingga Partai NasDem tidak perlu lagi bertanya ke pihak lain dalam menentukan calon kepala daerah.
“Kita bisa copy dari hasil-hasil survei ini untuk melihat kandidat yang ini bagus, dan itu sangat menolong sekali untuk kita tidak perlu lagi tanya-tanya kesana kemari. Karena setiap kandidat pasti akan melaporkan bahwa dia yang terbaik, begitu juga dengan tim suksesnya dan mungkin juga di lapangan seperti itu, kecenderungannya kemana pasti akan laporannya begitu,” jelasnya
“Tapi, kita kan membutuhkan informasi yang berdasarkan data dan perhitungan-perhitungan standar penilaian yang baik,” sambung Mathius.
Bupati Jayapura dua periode itu juga menegaskan lembaga-lembaga survei ini memiliki informasi yang valid dan juga mempunyai standar dalam melakukan suatu penilaian terhadap calon kepala daerah.
Di mana lembaga survei ini sebut atau lebih cenderung ke salah satu kandidat, itu juga menjadi pertimbangan kita untuk bagaimana partai bisa mempertimbangkan dalam mengusung calon kepala daerah.
“Jadi bukan suka atau tidak suka, bukan karena dia salah satu kader atau lain sebagainya. Tapi, kita konsisten dengan keputusan partai. Misalnya, jika ada kandidat diluar dari kader partai, terus hasil surveinya bagus, maka kita minta kalau bisa ada survei ulang lagi. Hal ini guna memastikan dia tetap konsisten hasilnya,” tegas Mathius Awoitauw.
Selain itu, juga harus dengar dari hasil proses seleksi dari tingkat bawah. Baik itu, pengurus kabupaten/kota yang mempunyai laporan data kalau kandidat mana yang bagus. Jadi ini juga menjadi perhatian kita. (Irfan)