JAYAPURA, semuwaberita.com - Ada 11 Kabupaten di Papua yang ikut serta dalam pesta demokrasi di tengan Pandemi COVID-19, dimana semua proses pelaksanaannya harus sesuai dengan protokoler kesehatan.
Saat ditemui semuwaberita.com, Rabu (09/09/2020) siang, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelombang Rakyat (GELORA) Papua, Muhammad Yamin Noch mengatakan, sesuai PKPU Nomor 06 Tahun 2020 bahwa ketika dalam proses pelaksanaan terdapat calon yang reaktif itu akan ditunda.
"Hal ini menjadi catatan bahwa posisi calon yang reaktif ini sebenarnya sekalipun belum pasti terpapar COVID-19 tetapi paling tidak akan membahayakan para pendukung dan seluruh pihak yang akan berinteraksi dalam setiap proses dan tahapan," ujar Yamin
Menurut ia, seharusnya KPU RI secara tegas memberikan sebuah perlindungan sekaligus proteksi, ketika telah terbukti calon kepala daerah tersebut reaktif sekalipun akan ada penundaan tapi hal ini akan mengganggu proses tahapan yang ada.
"Tahapan dalam pemeriksaan kesehatan inilah yang sebenarnya yang menjadi salah satu indikator terlepas dari urusan administrasi, calon kepala daerah ini nantinya akan berinteraksi dengan banyak orang sehingga harus ada ketegasan dari KPU RI," tegasnya
Yang harus menjadi ketegasan dalam pemilu serentak, lanjut Yamin, tidak ada yang diperlakukan khusus sehingga harus ada kejelasan terkait calon yang reaktif seperti harus karantina 14 hari jika lebih akan ada tindakan lanjut akankan masih ada peluang untuk mencari pasangan pengganti atau langsung otomatis gugur.
"Partai Gelora dalam menyikapi Pemilu serentak 2020 di Papua terutama di 11 Kabupaten ini hampir 33 provinsi Partai Gelora telah eksis namun sesuai arahan Dewan Pembina Nasional Partai Gelora, tugas kami selaku pengurus di DPW hingga DPC adalah fokus kepada membangun infrastruktur partai sampai dengan basis pemilih," bebernya
Fokus Gelora Papua
Yamin juga menerangkan bahwa Khusus Gelora Papua lebih fokus pada konsep memberikan pembelajaran edukasi politik kepada Kader maupun masyarakat
Ia berharap agar dapat memilih pemimpin yang aspriratif dan mampu menjawab persoalan daerah serta pemimpin yang betul betul amanah sebagai sebuah komitmen politik
"Hari ini kita bisa melihat bahwa banyak janji-janji Kepala Daerah yang pada saat kampanye tapi realisasi sampai akhir masa jabatan tidak mampu mewujudkan harapan harapan masyarakat," tukasnya
Pasangan Calon Kepala Daerah yang didukung banyak partai bukan lebih unggul dan baik dibandingan dengan yang mendapatkan dukungan sedikit atau bahkan independen, di sinilah pembelajaran politik yang sedang diberikan
"Indonesia mendapatkan bonus demografi pemilih milenial/muda terbanyak dibandingan dari negara negara lainnya," ungkapnya
Oleh karena itu, lanjut Yamin, milenial sebagai pemilih pemula mulailah mengenal politik sebagai pembelajaran jangan hanya ikut meramaikan atau mendukung tanpa tau arah politik yang sebenarnya. (Abdul)
